Ini Balasan Sri Mulyani Setelah Disebut Menteri Pencetak Utang oleh Prabowo Subianto
Bagaimana reaksi Menteri Keuangan Sri Mulyani saat dikonfirmasi tentang pernyataan Prabowo Subianto mengenai Menteri Pencetak Utang?
Saat orasi di hadapan relawannya Sabtu pekan lalu, Prabowo Subianto menyebut tentang Menteri Pencetak Utang.
Tersinggungkah Sri Mulyani?
Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati merespon pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyebut titel Menteri Keuangan perlu diganti menjadi Menteri Pencetak Uang.
Bukan menyindir balik atau menanggapai serius, Sri Mulyani hanya memberikan senyuman tipis saat dimintai tanggapan terkait sebutan itu. Mengenakan baju baju batik warna hijau dan celana hitam, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu enggan berkomentar sembaru berjalan menuju lift gedung Kementerian Keuangan RI.
Ani, begitu sapaan akrabnya, hari ini, Selasa (29/1/2019) memimpin Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melaporkan kondisi keuangan RI hingga kuartal IV tahun 2019. Menurutnya, kondisi keuangan RI saat ini normal dan berjalan baik.
Pernyataan ini kontras dengan pendapat Prabowo yang mengkritik perekonomian RI sudah carut marut seiring dengan bertambahnya utang pemerintah.
"Sistem keuangan kita dalam kondisi normal dan berjalan baik, sehingga kami akan sampaikan apa yang dilakukan oleh kita bersama secara sinergis," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani dalam konferensi pers di di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (29/1/2019).
Diberitakan sebelumnya, Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto melontarkan kritik pedas soal utang pemerintah yang kian membengkak. Bahkan, Prabowo menyebut pemimpin di Kementerian Keuangan disebut Menteri Pencetak Uang saja.
"Menurut saya, jangan disebut lagi Menteri Keuangan tapi mungkin Menteri Pencetak Utang. Bangga untuk utang, yang bayar orang lain" ucap Prabowo dalam dekrlasi dukungan Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (APTSI) di Padepokan Pencak Silat, TMII, Jakarta Timur, Sabtu (25/1/2019) lalu.
Staf Sri Mulyani Lebih Dulu Beraksi
Pernyataan Prabowo Subianto tentang Kemenkeu sebagai Kementerian Pencetak Utang mendapat reaksi dari pegawai Kemenkeu RI.
Salah satu pegawai Kemenkeu yang dipimpin Sri Mulyani curhat di media sosial mengenai pernyataan Prabowo Subianto.
"Kami Bangga menjalankan tugas negara' tulisnya.
Calon Presiden (capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto, mendapatkan protes keras dari Nufransa Wira Sakti selaku Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementrian Keuangan (Kemenkeu) atas pidatonya, pada Sabtu (26/1/2019).
Protes itu dilakukan Nufransa karena sebutan Prabowo pada Kemenkeu sebagai 'Menteri Pencetak Utang'.
Nufransa melontarkan protesnya melalui akun Twitter miliknya, @nufransa, Minggu (27/1/2019).
Menurutnya, utang adalah bagian dari kebijakan yang dibuat pemerintah untuk menjaga perekonomian dan alat untuk kemakmuran rakyat.
Ia menambahkan, utang sudah ada sejak tahun 1946 yang dulu disebut dengan Pinjaman Nasional.
Berikut ini protes Nufransa yang ditujukan oleh Prabowo Subianto.
"Apa yang disampaikan oleh Calon Presiden Prabowo sangat menciderai perasaan kami yang bekerja di Kementerian Keuangan.
Kementerian Keuangan adalah sebuah institusi negara yang penamaan, tugas dan fungsinya diatur oleh Undang-Undang.
Siapapun tidak sepantasnya melakukan penghinaan atau mengolok-olok nama sebuah institusi negara yang dilindungi oleh Undang-Undang, apalagi seorang Calon Presiden.
Pengelolaan utang diatur dalam undang-undang dan pengajuannya harus melalui persetujuan DPR.
Utang adalah bagian dari pembiayaan yang merupakan bagian dari kebijakan fiskal (APBN).
Kebijakan fiskal dan APBN adalah alat untuk menjaga perekonomian dan alat untuk memakmurkan rakyat dan mencapai tujuan bernegara.
APBN dituangkan dalam UU yang merupakan produk bersama antara pemerintah dan semua partai yang berada di DPR.
Pelaksanaan UU APBN dilaporkan secara transparan dan diaudit oleh lembaga independen BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan dibahas dengan DPR. Semua urusan negara ini ditur oleh Undang-Undang.
Pengelolaan dan kredibilitas APBN dan utang juga dinilai oleh lembaga rating dunia yang membandingkan utang dan kualitas kesehatan keuangan negara secara konsisten.
Indonesia termasuk dalam kategori investment grade oleh lembaga rating Moodys, Fitch, S&P (Standard and Poor), R&I (Rating and Investment Information Inc) dan ICRA.
Dengan peringkat tersebut adalah SALAH menyatakan utang negara sudah dalam stadium lanjut. YANG BENAR adalah kondisi keuangan negara dalam keadaan sehat dan bugar.
Seharusnya semua calon presiden menyampaikan informasi yang benar pada rakyat, bukan ucapan menyesatkan
Utang sudah ada sejak tahun 1946, dimana pemerintah sudah mengeluarkan surat utang negara yang disebut Pinjaman Nasional.
Dari masa ke masa, setiap pemerintahan akan menggunakan APBN untuk menyejahterakan rakyat dan menjalankan program pembangunan.
Kami jajaran di Kementerian Keuangan (BUKAN Kementerian Pencetak Utang), yang mayoritas adalah generasi milenial - bekerja dan bertanggung jawab secara profesional dan selalu menjaga integritas.
Kami bangga menjalankan tugas negara menjaga dan mengelola APBN dan Keuangan Negara - dari penerimaan, belanja, transfer ke daerah dan pembiayaan termasuk utang, untuk membangun Indonesia menjadi negara yang bermartabat. Jangan hina dan cederai profesi kami.
Kami menjaga keuangan negara dengan profesional," kicau Nufransa.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo karena menurutnya situasai utang pemerintah saat ini sudah tidak wajar.
"Menurut saya, jangan disebut lagi Menteri Keuangan tapi mungkin Menteri Pencetak Utang. Bangga untuk utang, yang bayar orang lain," ujar Prabowo Subianto yang dikutip TribunWow.com dari Tribunnews.
Ia menegaskan utang seperti penyakit dengan stadium yang lumayan parah.
"Ibarat penyakit ini stadium lumayan parah. Utang menumpuk terus," tambah Prabowo.
SUMBER
Saat orasi di hadapan relawannya Sabtu pekan lalu, Prabowo Subianto menyebut tentang Menteri Pencetak Utang.
Tersinggungkah Sri Mulyani?
Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati merespon pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyebut titel Menteri Keuangan perlu diganti menjadi Menteri Pencetak Uang.
Bukan menyindir balik atau menanggapai serius, Sri Mulyani hanya memberikan senyuman tipis saat dimintai tanggapan terkait sebutan itu. Mengenakan baju baju batik warna hijau dan celana hitam, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu enggan berkomentar sembaru berjalan menuju lift gedung Kementerian Keuangan RI.
Ani, begitu sapaan akrabnya, hari ini, Selasa (29/1/2019) memimpin Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melaporkan kondisi keuangan RI hingga kuartal IV tahun 2019. Menurutnya, kondisi keuangan RI saat ini normal dan berjalan baik.
Pernyataan ini kontras dengan pendapat Prabowo yang mengkritik perekonomian RI sudah carut marut seiring dengan bertambahnya utang pemerintah.
"Sistem keuangan kita dalam kondisi normal dan berjalan baik, sehingga kami akan sampaikan apa yang dilakukan oleh kita bersama secara sinergis," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani dalam konferensi pers di di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (29/1/2019).
Diberitakan sebelumnya, Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto melontarkan kritik pedas soal utang pemerintah yang kian membengkak. Bahkan, Prabowo menyebut pemimpin di Kementerian Keuangan disebut Menteri Pencetak Uang saja.
"Menurut saya, jangan disebut lagi Menteri Keuangan tapi mungkin Menteri Pencetak Utang. Bangga untuk utang, yang bayar orang lain" ucap Prabowo dalam dekrlasi dukungan Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (APTSI) di Padepokan Pencak Silat, TMII, Jakarta Timur, Sabtu (25/1/2019) lalu.
Staf Sri Mulyani Lebih Dulu Beraksi
Pernyataan Prabowo Subianto tentang Kemenkeu sebagai Kementerian Pencetak Utang mendapat reaksi dari pegawai Kemenkeu RI.
Salah satu pegawai Kemenkeu yang dipimpin Sri Mulyani curhat di media sosial mengenai pernyataan Prabowo Subianto.
"Kami Bangga menjalankan tugas negara' tulisnya.
Calon Presiden (capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto, mendapatkan protes keras dari Nufransa Wira Sakti selaku Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementrian Keuangan (Kemenkeu) atas pidatonya, pada Sabtu (26/1/2019).
Protes itu dilakukan Nufransa karena sebutan Prabowo pada Kemenkeu sebagai 'Menteri Pencetak Utang'.
Nufransa melontarkan protesnya melalui akun Twitter miliknya, @nufransa, Minggu (27/1/2019).
Menurutnya, utang adalah bagian dari kebijakan yang dibuat pemerintah untuk menjaga perekonomian dan alat untuk kemakmuran rakyat.
Ia menambahkan, utang sudah ada sejak tahun 1946 yang dulu disebut dengan Pinjaman Nasional.
Berikut ini protes Nufransa yang ditujukan oleh Prabowo Subianto.
"Apa yang disampaikan oleh Calon Presiden Prabowo sangat menciderai perasaan kami yang bekerja di Kementerian Keuangan.
Kementerian Keuangan adalah sebuah institusi negara yang penamaan, tugas dan fungsinya diatur oleh Undang-Undang.
Siapapun tidak sepantasnya melakukan penghinaan atau mengolok-olok nama sebuah institusi negara yang dilindungi oleh Undang-Undang, apalagi seorang Calon Presiden.
Pengelolaan utang diatur dalam undang-undang dan pengajuannya harus melalui persetujuan DPR.
Utang adalah bagian dari pembiayaan yang merupakan bagian dari kebijakan fiskal (APBN).
Kebijakan fiskal dan APBN adalah alat untuk menjaga perekonomian dan alat untuk memakmurkan rakyat dan mencapai tujuan bernegara.
APBN dituangkan dalam UU yang merupakan produk bersama antara pemerintah dan semua partai yang berada di DPR.
Pelaksanaan UU APBN dilaporkan secara transparan dan diaudit oleh lembaga independen BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan dibahas dengan DPR. Semua urusan negara ini ditur oleh Undang-Undang.
Pengelolaan dan kredibilitas APBN dan utang juga dinilai oleh lembaga rating dunia yang membandingkan utang dan kualitas kesehatan keuangan negara secara konsisten.
Indonesia termasuk dalam kategori investment grade oleh lembaga rating Moodys, Fitch, S&P (Standard and Poor), R&I (Rating and Investment Information Inc) dan ICRA.
Dengan peringkat tersebut adalah SALAH menyatakan utang negara sudah dalam stadium lanjut. YANG BENAR adalah kondisi keuangan negara dalam keadaan sehat dan bugar.
Seharusnya semua calon presiden menyampaikan informasi yang benar pada rakyat, bukan ucapan menyesatkan
Utang sudah ada sejak tahun 1946, dimana pemerintah sudah mengeluarkan surat utang negara yang disebut Pinjaman Nasional.
Dari masa ke masa, setiap pemerintahan akan menggunakan APBN untuk menyejahterakan rakyat dan menjalankan program pembangunan.
Kami jajaran di Kementerian Keuangan (BUKAN Kementerian Pencetak Utang), yang mayoritas adalah generasi milenial - bekerja dan bertanggung jawab secara profesional dan selalu menjaga integritas.
Kami bangga menjalankan tugas negara menjaga dan mengelola APBN dan Keuangan Negara - dari penerimaan, belanja, transfer ke daerah dan pembiayaan termasuk utang, untuk membangun Indonesia menjadi negara yang bermartabat. Jangan hina dan cederai profesi kami.
Kami menjaga keuangan negara dengan profesional," kicau Nufransa.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo karena menurutnya situasai utang pemerintah saat ini sudah tidak wajar.
"Menurut saya, jangan disebut lagi Menteri Keuangan tapi mungkin Menteri Pencetak Utang. Bangga untuk utang, yang bayar orang lain," ujar Prabowo Subianto yang dikutip TribunWow.com dari Tribunnews.
Ia menegaskan utang seperti penyakit dengan stadium yang lumayan parah.
"Ibarat penyakit ini stadium lumayan parah. Utang menumpuk terus," tambah Prabowo.
SUMBER
Comments
Post a Comment